Paramadina Graduate Schools

Home Opinion Kabut Asap dan Sengkarut Sektor Kehutanan Indonesia

Kabut Asap dan Sengkarut Sektor Kehutanan Indonesia

Cetak

Oleh Bintang Krisanti – alumni Paramadina Graduate School of Diplomacy

 

 

Beberapa titik api kembali muncul di hutan Propinsi Riau. Kemunculan titik api ini dapat menjadi sinyal buruk bagi hubungan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia.
Pertengahan Juni lalu, hubungan Indonesia dengan dua negara tetangga itu memanas akibat 'ekspor' kabut asap dari tanah air.

 

 

Polusi lintas batas dari Indonesia ini bukan hal baru dan kejadian pada pertengahan tahun tersebut tercatat sebagai yang terburuk sejak 1997. Pemerintah Singapura dan Malaysia pun mendesak penyelesaian segera dari pemerintah Indonesia.

Permasalahan asap tersebut juga dibawa ke tingkat ASEAN. Sebaliknya, pemerintah Indonesia memberikan reaksi berbeda. Beberapa pejabat pemerintah balik menekan negara tetangga dengan mengungkapkan keterlibatan perusahaan-perusahaan Singapura dan Malaysia pada praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar. Salah seorang menteri bahkan menyebut reaksi Malaysia dan Singapura kekanak-kanakan dan meminta kedua negara berkaca diri. Meski begitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih meminta maaf kepada kedua negara tersebut.

Permasalahan kabut asap telah menjadi isu pelik bagi Indonesia. Dari masa ke masa, sikap negara terhadap permasalahan ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Indonesia menyatakan komitmennya namun di sisi lain praktek-praktek di lapangan maupun pernyataan beberapa pejabat menunjukkan ketidakseriusan atau keengganan menyelesaikan masalah. Salah satu bukti ketidakjelasan sikap negara terhadap penanggulangan masalah asap adalah terkait Perjanjian Polusi Lintas Batas yang dibuat ASEAN pada 2002. Meski ikut menandatangani, hingga kini Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak kunjung meratifikasi kesepakatan itu.

Perjanjian Polusi Lintas Batas sebenarnya menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN tidak hanya memerhatikan isu keamanan semata. Isu lain, seperti lingkungan, ekonomi dan kesehatan juga menjadi isu yang penting dalam kerjasama ASEAN. Di sisi lain, latar belakang perjanjian itu menunjukkan adanya saling ketergantungan antara negara-negara ASEAN. Anggota ASEAN menyadari bahwa penanggulangan masalah polusi seperti itu tidak dapat dilakukan sendiri.

Polusi lintas batas sangat terkait dengan kondisi alam yakni arah angin. Negara sumber maupun negara tetangga, sama-sama tidak dapat mengatur atau menutup diri dari pergerakan arah angin. Pemahaman akan kondisi saling ketergantungan dalam hubungan internasional ini sesuai dengan prespektif pluralisme. Perjanjian ASEAN juga mengacu pada hukum internasional. Prinsip umum hukum internasional mengandung makna bahwa bahwa meski memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga aktivitas tersebut tidak mengganggu dan membahayakan bagi orang atau wilayah lain di luar yurisdiksi mereka.

Terkait dengan permasalahan  polusi asap, aktivitas ini dapat diartikan dengan faktor manusia. Sementara faktor kondisi angin sulit dikendalikan, namun Indonesia harus dapat mengatur cara-cara pembukaan lahan sehingga tidak menimbulkan gangguan atau bahaya bagi negara lain. Mengacu pada International Law Commission (ILC) prinsip due diligence mengharuskan negara menerapkan kebijakan dan kontrol administrasi terhadap kegiatan negara maupun swasta sehingga dapat menimimalkan resiko polusi lintas batas. Dengan anggapan ideal bahwa Indonesia juga menaati prinsip hukum internasional maka semestinya tidak ada kendala dalam meratifikasi Perjanjian Polusi Lintas Batas ASEAN.

Malah, Indonesia seharusnya dapat menjadi pendorong karena perjanjian itu akan memberi bantuan finansial, sumber daya manusia dan teknologi dalam mengatasi kebakaran hutan. Namun jika melihat lagi pada prespektif pluralisme maka negara bukanlah satu kesatuan melainkan terdiri dari berbagai aktor. Para birokrat, individual dan kelompok berkepentingan dalam negara bisa saling bekerjasama, berkoalisi atau bahkan berkompetisi dalam mempengaruhi hubungan internasional.

Di Indonesia, perbedaan sikap antara aktor negara dapat dilihat dari perbedaan sikap presiden dengan para pembantunya, yakni para menteri, dalam menghadapi desakan penanggulangan asap dari pemerintah Singapura dan Malaysia. Begitu juga perbedaan sikap pemerintah Indonesia dengan DPR dalam mengadopsi Perjanjian Polusi Lintas Batas. Seorang anggota DPR, dalam wawancara di sebuah media massa, mengatakan mengkhawatirkan tentang terkikisnya kedaulatan jika Indonesia meratifikasi perjanjian ASEAN itu. Namun mengacu pada prinsip ASEAN yang sangat menjunjung kedaulatan masing-masing negara dan sejarah ASEAN sejauh ini maka kekhawatiran itu tampak tidak beralasan.

Kekhawatiran tampak lebih dimengerti dari adanya keharusan negara untuk membuat pendataan,
pengawasan, manajemen dan monitoring kondisi hutan dengan baik. Untuk Indonesia, keharusan ini dapat berarti kerja berat untuk mereformasi sektor kehutanan yang carut marut. Sektor kehutanan Indonesia merupakan salah satu sektor yang marak dengan penyimpangan. Pemberantasan korupsi sektor kehutanan pun menjadi salah satu program prioritas KPK pada 2010 dan 2011.

Propinsi Riau, yang merupakan lokasi banyak titik api kebakaran pada Juni merupakan propinsi dengan banyak kasus korupsi kehutanan. Pada Februari lalu, Gubernur RiauRusli Zainal ditetapkan KPK sebagai tersangka penyalahgunakan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 2001-2006 di Kabupaten Pelalawan. Kasus korupsi dalam penerbitan izin 14 perusahaan perkayuan di Riau telah merugikan negara sekitar Rp3 triliun. LSM Greenpeace  juga menyebutkan bahwa sebagian besar titik api berada di kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan moratorium (jeda) penebangan, di antaranya di Taman Nasional Teso Nillo.

Kondisi ini, menunjukkan proteksi pemerintah akan kawasan moratorium sangat lemah.  Selain itu, penegakan hukum pada kasus pembakaran hutan juga sangat lemah. Praktek pembukaan lahan dengan pembakaran dilarang undang-undang namun Greenpeace menyatakan banyak kasus kebakaran lahan diselesaikan di luar pengadilan. Reformasi sektor kehutanan memang telah digenjot Presiden SBY melalui MoU yang ditandatangani kementerian-kementerian terkait dan KPK pada Maret 2013. Hanya dengan reformasi sektor kehutanan maka Indonesia juga dapat menjalin hubungan luar negeri yang baik dengan negara tetangga maupun anggota ASEAN lainnya.

cialis super active testbuy cialis super activecialis super active usacialis super active testcialis super active informationcialis super active usacialis super active online

 

 

Ruang Sevila Toledo

Ruang Kelas

Ruang Diskusi

Auditorium

library 3

library 2

library

Most Recents

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Event

AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN 28.10.13 -     Persoalan buruh migran mengemuka dalam acara peluncuran laporan berjudul ‘Akses Keadilan Buruh Migran Indonesia di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia’ yang diselenggarakan di Paramadina Graduate School Jakarta pada Rabu (16/10). Laporan penelitian ini memetakan dan mengevaluasi opsi ganti rugi yang tersedia bagi buruh migran di negara asalnya. Akademisi hukum senior Bassina Farbenblum dan Eleanor Taylor-Nicholson dari Universitas New South Wales dan Sarah Paoletti dari Univ... More detail
FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN: Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: Introducing the associative approach in policy making 22.10.13 - FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN Bersama ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menghadiri seri Forum Kajian Pembangunan, dengan Universitas Paramadina sebagai tuan rumah pada bulan Oktober 2013, dengan program acara sebagai berikut: Jumat, 25 Oktober, 14.00 - 15.30 WIBRuang Toledo, Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina. The Energy Building, lantai 22, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman 52-53, Jakarta.Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: In... More detail
Great Britain Week Launch Great Britain Week Launch 17.09.13 -     British Embassy Jakarta will hold a “GREAT Britain Week” in Senayan City mall from 17-22 Septeember 2013. “GREAT Britain Week” is a series of high profile events showcasing the very best of British products from innovation, technology, education, fashion, sports, tourism and music. The event features the presence of experts in respective sectors from fashion designers, music bands, professors, local celebrities/models to the fastest man in the world! The Great Britain Week cele... More detail
His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia 17.09.13 -   His Royal Highness Prince Andrew, the Duke of York, will visit Indonesia from 18 to 20 September 2013. The visit will focus on deepening UK bilateral relations including in trade and investment, science and innovation as well as education.   During his visit, Prince Andrew will meet Vice President Prof Dr Boediono, Co-ordinating Minister for Economic Affairs Hatta Rajasa and Trade Minister Gita Wirjawan. The visit also involves His Royal Highness attending a number of public events, i... More detail
4000 ASEAN Holding Hands around Monas 4000 ASEAN Holding Hands around Monas 17.09.13 -       The local community commonly spend their Sundays with their familys. The people of Jakarta generally enjoy exercising around the area of the National Monument (Monas). However, there was something different about Monas on Sunday (15 September 2013). Thousands of people visiting Monas held hands together encircling Jakarta's well-renowned symbol. Men and women, young and old, all crossed one hand over the other around the Monas perimeter. These were not only Jakarta citizens, but al... More detail

JEvents Calendar

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

News

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Indonesian (ID)