Paramadina Graduate Schools

Home Events

Events

AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN

E-mail Cetak PDF

 

 

Persoalan buruh migran mengemuka dalam acara peluncuran laporan berjudul ‘Akses Keadilan Buruh Migran Indonesia di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia’ yang diselenggarakan di Paramadina Graduate School Jakarta pada Rabu (16/10). Laporan penelitian ini memetakan dan mengevaluasi opsi ganti rugi yang tersedia bagi buruh migran di negara asalnya. Akademisi hukum senior Bassina Farbenblum dan Eleanor Taylor-Nicholson dari Universitas New South Wales dan Sarah Paoletti dari Universitas Pennsyvlania dengan dukungan Yayasan Tifa dan Open Society Foundations (OSF) melalui International Migration Initiative (IMI) menulis laporan ini.

Turut hadir dalam peluncuran laporan ini antara lain anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (RUU PPILN) Rieke Dyah Pitaloka, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M. Jumhur Hidayat, Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Humphrey Djemat, diplomat senior Makarim Wibisono Ph.D, dan perwakilan buruh.

Acara ini terselenggara hasil kerjasama Yayasan Tifa, Open Society Foundations (OSF), University of New South Wales, dan Paramadina Graduate School.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan Ph.D dalam sambutannya mengatakan bahwa buruh migran rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan karena minimnya posisi tawar mereka. Karena itu kepedulian atas mereka dibutuhkan.

“Saya berharap hasil penelitian ini menjadi pembuka kesadaran dan mudahan-mudahan makin banyak yang terlibat, turun tangan langsung untuk sama-sama mengusahakan agar saudara sebangsa yang bekerja di luar Indonesia memiliki perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan. ” kata dia.

Anies juga berharap kajian-kajian seperti ini bisa dikembangkan lebih jauh bukan saja di negara asal tenaga kerja Indonesia, tetapi juga bisa menjadi kajian di negara penempatan tenaga kerja Indonesia.

Direktur International Migration Initiative (IMI) dari Open Society Foundations (OSF) Maria Teresa Rojas juga mengatakan bahwa laporan tentang akses keadilan buruh migran ini memberikan penilaian berdasarkan bukti untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Dia berharap ini dapat mendorong negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

“Laporan ini menunjukkan kompleksitas migrasi pekerja dan perlunya reformasi yang komprehensif untuk menjaga agar buruh migran kita tidak kembali dalam kemiskinan dan terlilit hutang sepulangnya dari bekerja ke luar negeri,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Tifa,  Irman G. Lanti.

Laporan penelitian ini mencatat setiap tahun puluhan ribu buruh migran Indonesia yang pergi bekerja ke luar negeri di sektor informal kerap mengalami eksploitasi dan perlakuan kejam. Buruh migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja wanita (TKI/TKW) berangkat bekerja ke luar negeri, setengahnya  ke Timur Tengah.

Sebagian besar perempuan yang menjadi buruh migran berasal dari kota kecil atau desa dengan pengalaman kerja dan pendidikan yang minim sehingga mereka bekerja di ranah domestik. Kira-kira satu dari tujuh buruh migran yang pulang ke Indonesia melaporkan menghadapi masalah.

Buruh migran kerap mengalami eksploitasi dan kekerasan. Sebagian kecil dari mereka yang dapat mengakses keadilan baik di negara penempatan maupun di Indonesia. Meskipun pemerintah sudah membuat mekanisme penyediaan ganti rugi bagi buruh migran.

Hanya sebagian kecil dari buruh migran bisa mengakses keadilan baik di negara penempatan maupun di Indonesia, meskipun pemerintah sudah membuat mekanisme penyediaan ganti rugi bagi buruh migran.

Indonesia sebetulnya sudah menunjukkan perhatiannya terhadap masalah yang dihadapi buruh migran di luar negeri. Pemerintah memberlakukan moratorium terhadap negara-negara tujuan utama seperti Arab Saudi dan Malaysia karena berbagai masalah yang dihadapi buruh migran Indonesia di sana, mulai dari gaji yang tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, hingga kematian. Di tahun 2012, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarga.

“Indonesia sudah menunjukkan kesungguhannya untuk melindungi warga negaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri, seperti kasus Wilfrida Soik di Malaysia. Tapi, dukungan pemerintah Indonesia harus menjangkau seluruh buruh migran yang hak-haknya dilanggar dan bukan hanya untuk kasus hukuman mati,” kata peneliti utama laporan ini, Bassina Farbenblum dari Fakultas Hukum UNSW.

Dukungan ini mencakup bantuan hukum bagi buruh migran yang tinggal di kedutaan, serta memastikan agar buruh migran mendapatkan hak-haknya terkait dengan rekrutmen dan asuransi di Indonesia, tambahnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia sudah membuat mekanisme ganti rugi, seperti mengharuskan buruh migran untuk memiliki asuransi (yang dikelola pihak swasta) dan memfasilitasi mediasi untuk penyelesaian sengketa dengan perusahaan rekrutmen. Namun pada prakteknya sebagian besar buruh migran tidak mengetahui adanya mekanisme ini atau menghadapi hambatan struktural dalam mengaksesnya sehingga keadilan masih sulit dijangkau oleh buruh migran. 

Laporan ini juga menemukan bahwa perusahaan penempatan buruh migran dan perusahaan asuransi jarang dimintai pertanggungjawaban atas kondisi yang dialami buruh migran di luar negeri, termasuk gaji yang tidak dibayarkan dan pelanggaran-pelanggaran hak buruh migran lainnya.

Rekomendasi yang diberikan ditujukan bagi pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan akses keadilan bagi buruh migran. Beberapa rekomendasi yang diberikan, antara lain, perlunya meningkatkan transparansi dalam seluruh proses migrasi; meningkatkan akuntabilitas sektor swasta serta mengatur perusahaan rekrutmen, calo-calo di desa, dan asuransi agar lebih baik; mendesentralisasi sistem asuransi dan mediasi; meningkatkan kualitas mekanisme keadilan dengan membuat standar prosedur mediasi yang adil; memperbaiki akses terhadap program asuransi; dan memperbanyak sumber daya dan pelatihan untuk kedutaan dan konsulat di luar negeri.

“Laporan ini merupakan masukan berarti bagi parlemen dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi buruh migran dalam seluruh proses migrasi. Perlindungan hukum yang tidak pandang bulu, disertai sanksi bagi siapa pun yang terlibat dalam sindikat perdagangan buruh, termasuk kepada oknum yang ada di PPTKIS, maupun di tubuh pemerintah sendiri,” kata Rieke sebagai penanggap dalam acara.

Dia mengatakan pengiriman tenaga kerja jangan dijadikan dalih karena tidak ada lapangan pekerjaan di dalam negeri. “Banyak TKW yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan,” kata Rieke.

Humphrey, mantan juru bicara Satuan Tugas Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (Satgas WNI/TKI), mengatakan bahwa laporan penelitian ini 1000 persen benar. “Belum ada political will untuk membenahi masalah buruh migran,” kata dia.

Menurut dia, reformasi hukum terkait buruh migran harus terus dilakukan termasuk revisi UU No. 39 Tahun 2004.

Sementara itu Jumhur mengatakan apa yang direkomendasikan dalam laporan penelitian ini telah dijalankan BNP2TKI. “Kami telah melakukan terobosan-terobosan atas mengatasi masalah ini  terus melakukan pembenahan,” kata dia.

Dalam perbincangan terpisah baru-baru ini tentang buruh migran Indonesia khususnya TKW, Duta besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UAE) Salman Al Farisi mengatakan pihaknya menemukan perdagangan TKW masih terjadi di negara-negara Teluk.

“Kami memang tidak melihat dengan kasat mata ada trafficking tetapi mendapat laporan hal itu masih terjadi,” kata dia.

Dia juga mengatakan sekitar 50 TKW yang sedang menunggu kembali ke Tanah Air saat ini berada di tempat penampungan di KBRI.

(T.MA)

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 15 Juni 2017 17:44 )
 

FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN: Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: Introducing the associative approach in policy making

E-mail Cetak PDF

FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN

Bersama ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menghadiri seri Forum Kajian Pembangunan, dengan Universitas Paramadina sebagai tuan rumah pada bulan Oktober 2013, dengan program acara sebagai berikut:


Jumat, 25 Oktober, 14.00 - 15.30 WIB
Ruang Toledo, Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina. The Energy Building, lantai 22, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman 52-53, Jakarta.

Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: Introducing the associative approach in policy making
Gracia Hadiwidjaja (The World Bank, Jakarta)

Seminar-seminar Forum Kajian Pembangunan terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya.

Adapun jadwal tuan rumah Forum Kajian Pembangunan untuk bulan-bulan
berikutnya adalah sebagai berikut:
November 2013  : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian
Desember 2013  : PSKP, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
Januari 2014      : PPM Manajemen

Februari 2014     : Bank Indonesia

 

Jika rekan anda tertarik untuk mengikuti/menerima undangan forum ini, silahkan kirim alamat emailnya ke Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .  Jadwal seri dan informasi mengenai forum kajian ini dapat dilihat di:
http://crawford.anu.edu.au/acde/ip/lpem/.
Video mengenai forum kajian ini dapat dilihat di: http://www.youtube.com/user/ANUIndonesiaProject

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 15 Juni 2017 17:46 )
 

Great Britain Week Launch

E-mail Cetak PDF

 

 

British Embassy Jakarta will hold a “GREAT Britain Week” in Senayan City mall from 17-22 Septeember 2013. “GREAT Britain Week” is a series of high profile events showcasing the very best of British products from innovation, technology, education, fashion, sports, tourism and music. The event features the presence of experts in respective sectors from fashion designers, music bands, professors, local celebrities/models to the fastest man in the world! The Great Britain Week celebrates the grand launch of the GREAT Campaign in Indonesia where hundreds of famous British brands will also be displayed.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 15 Juni 2017 17:47 ) Selanjutnya...
 

His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia

E-mail Cetak PDF

 

His Royal Highness Prince Andrew, the Duke of York, will visit Indonesia from 18 to 20 September 2013. The visit will focus on deepening UK bilateral relations including in trade and investment, science and innovation as well as education.

 

During his visit, Prince Andrew will meet Vice President Prof Dr Boediono, Co-ordinating Minister for Economic Affairs Hatta Rajasa and Trade Minister Gita Wirjawan. The visit also involves His Royal Highness attending a number of public events, including the launch of the GREAT Britain week in Senayan City.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 15 Juni 2017 17:48 ) Selanjutnya...
 

4000 ASEAN Holding Hands around Monas

E-mail Cetak PDF

 

 

 

The local community commonly spend their Sundays with their familys. The people of Jakarta generally enjoy exercising around the area of the National Monument (Monas). However, there was something different about Monas on Sunday (15 September 2013). Thousands of people visiting Monas held hands together encircling Jakarta's well-renowned symbol. Men and women, young and old, all crossed one hand over the other around the Monas perimeter. These were not only Jakarta citizens, but also people of ASEAN, amounting to about 4000 holding hands the ASEAN way in order to set a new world record.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 15 Juni 2017 17:48 ) Selanjutnya...
 

Ruang Sevila Toledo

Ruang Kelas

Ruang Diskusi

Auditorium

library 3

library 2

library

Most Recents

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Event

AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN 28.10.13 -     Persoalan buruh migran mengemuka dalam acara peluncuran laporan berjudul ‘Akses Keadilan Buruh Migran Indonesia di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia’ yang diselenggarakan di Paramadina Graduate School Jakarta pada Rabu (16/10). Laporan penelitian ini memetakan dan mengevaluasi opsi ganti rugi yang tersedia bagi buruh migran di negara asalnya. Akademisi hukum senior Bassina Farbenblum dan Eleanor Taylor-Nicholson dari Universitas New South Wales dan Sarah Paoletti dari Univ... More detail
FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN: Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: Introducing the associative approach in policy making 22.10.13 - FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN Bersama ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menghadiri seri Forum Kajian Pembangunan, dengan Universitas Paramadina sebagai tuan rumah pada bulan Oktober 2013, dengan program acara sebagai berikut: Jumat, 25 Oktober, 14.00 - 15.30 WIBRuang Toledo, Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina. The Energy Building, lantai 22, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman 52-53, Jakarta.Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: In... More detail
Great Britain Week Launch Great Britain Week Launch 17.09.13 -     British Embassy Jakarta will hold a “GREAT Britain Week” in Senayan City mall from 17-22 Septeember 2013. “GREAT Britain Week” is a series of high profile events showcasing the very best of British products from innovation, technology, education, fashion, sports, tourism and music. The event features the presence of experts in respective sectors from fashion designers, music bands, professors, local celebrities/models to the fastest man in the world! The Great Britain Week cele... More detail
His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia 17.09.13 -   His Royal Highness Prince Andrew, the Duke of York, will visit Indonesia from 18 to 20 September 2013. The visit will focus on deepening UK bilateral relations including in trade and investment, science and innovation as well as education.   During his visit, Prince Andrew will meet Vice President Prof Dr Boediono, Co-ordinating Minister for Economic Affairs Hatta Rajasa and Trade Minister Gita Wirjawan. The visit also involves His Royal Highness attending a number of public events, i... More detail
4000 ASEAN Holding Hands around Monas 4000 ASEAN Holding Hands around Monas 17.09.13 -       The local community commonly spend their Sundays with their familys. The people of Jakarta generally enjoy exercising around the area of the National Monument (Monas). However, there was something different about Monas on Sunday (15 September 2013). Thousands of people visiting Monas held hands together encircling Jakarta's well-renowned symbol. Men and women, young and old, all crossed one hand over the other around the Monas perimeter. These were not only Jakarta citizens, but al... More detail

JEvents Calendar

February 2008
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

News

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Indonesian (ID)