Paramadina Graduate Schools

Home Interview Diplomat: Anggota Kerajaan Perlu Didekati Selesaikan TKI

Diplomat: Anggota Kerajaan Perlu Didekati Selesaikan TKI

E-mail Cetak PDF

Jakarta (Antara) - Diplomat senior Makarim Wibisono Ph.D. mengharapkan Pemerintah Indonesia tidak saja meminta bantuan pengacara tetapi juga para anggota keluarga kerajaan di negara-negara Teluk dan Timur Tengah sebagai mitra untuk membantu menyelesaikan masalah TKI.

 

"Para anggota kerajaan bisa didekati untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi buruh migran asal Indonesia," kata Makarim kepada Antara di Jakarta, Ahad.

 

Makarim, yang mantan Ketua HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan pandangannya terkait dengan masalah buruh migran asal Indonesia di negara-negara Teluk dan Timur Tengah.

Sejauh ini KBRI dan KJRI mengunakan jasa pengacara setempat untuk membantu menyelesaikan masalah buruh migran Indonesia.

Dalam peluncuran buku berjudul "Akses Buruh Migran terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia", dan diskusi yang diselenggarakan Yayasan Tifa bekerja sama dengan Open Society Foundations, University of New South Wales (UNSW) dan Paramadina Graduate School pada Rabu (16/10), Makarim bertindak sebagai moderator.

Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Humphrey Jemat, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka, Ketua BNP2TKI M. Jumhur Hidayat dan peneliti UNSW, Sarah Paoleti sebagai panelis berbicara seputar persoalan-persoalan yang dihadapi buruh migran Indonesia terutama di Arab Saudi dan Malaysia.

Mereka sepakat pemerintah Indonesia harus membenahi persoalan buruh migran dan merevisi UU No.39 Tahun 2004.

Acara tersebut dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan Ph.D. Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Irman G, Lanti dan Direktur Open Society Foundations Maria T. Rohas trurut memberikan sambutan.Hasilnya berbeda

 

Lebih jauh Makarim mengatakan jika para anggota keluarga kerajaan dijadikan sebagai mitra untuk membantu menyelesaikan dan melindungi buruh migran, hasilnya akan berbeda.

"Mengikutsertakan para anggota keluarga kerajaan merupakan peluang bisnis dan mereka akan memperoleh fee seperti pengacara," kata Makarim, yang kini menjadi direktur eksekutif The ASEAN Foundation.

Setiap tahun lebih dari setengah juta orang Indonesia berangkat ke luar negeri untuk bekerja pada majikan asing dengan kontrak kerja selama dua tahun. Sekitar separuh dari para pekerja itu berangkat ke negara-negara di Timur Tengah.

Pada umumnya mereka adalah kaum perempuan yang berasal dari kota- kota kecil dan desa-desa dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar dan pengalaman kerja yang terbatas, dan sebagian besar dari mereka dipekerjakan untuk pekerjaan rumah tangga di rumah pribadi.

Para buruh migran dari seluruh negara yang melakukan pekerjaan berupah rendah di Timur Tengah mengalami tingkat pelecehan dan eksploitasi tinggi.

Kerugian yang sering dialami termasuk upah yang tak dibayar, kondisi kerja yang tidak aman, waktu istirahat yang tidak memadai, kondisi perumahan yang tidak manusiaawi, perubahan mendasar dalam sifat maupun kondisi pekerjaan, penyitaan dokumen identitas poekerja oleh majikan, atau dalam beberapa kasus, penyekapan dalam rumah, pelecehan fisik dan pelecehan seksual.

Makarim, yang juga dosen di beberapa perguruan tinggi, mengatakan Indonesia perlu memiliki persertujuan bilateral dengan negara-negara yang tidak menandatangani Konvensi PBB tentang Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarga Mereka (CMW), dan prinsip-prinsip hukum internasional.

"Persetujuan bilateral itu bisa digunakan jika ada negara-negara tidak menandatangani konvensi itu. Jika kedua instrumen hukum itu tidak ada sebaiknya kita jangan mengirim buruh migran ke negara-negara tersebut karena tak ada perlindungan terhadap mereka," kata dia.

Pada bagian lain Makarim mengatakan Indonesia harus memiliki "national platform" untuk menghadapi tantangan-tantangan ke luar.

"Kita harus kompak dan tidak berpikir sektoral. Sudah saatnya Indonesia punya national plattform dengan jadikan buruh migran sebagai isu yang harus diselesaikan menyeluruh karena meneyangkut martabat bangsa dan negara," kata dia.

Menurut dia, ada niat merevisi UU No. 39 Tahun 2004 yang menjadi acuan pengiriman atau penempatan buruh migran ke luar negeri merupakan sikap cepat tanggap dan kemajuan.

 

 

sumber: Antara

cialis super active plus reviewscialis super active genericcialis super active australiageneric cialis super active reviewscialis super active funzionabuy generic cialis super activecialis super active kaufen http://id.berita.yahoo.com/diplomat-anggota-kerajaan-perlu-didekati-selesaikan-tki-135841241.html

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 15 Juni 2017 17:49 )  
Diplomat: Anggota Kerajaan Perlu Didekati Selesaikan TKI Jakarta (Antara) - Diplomat senior Makarim Wibisono Ph.D. mengharapkan Pemerintah Indonesia tidak saja meminta bantuan pengacara tetapi juga para anggota keluarga kerajaan di negara-negara Teluk dan Timur Tengah sebagai mitra untuk membantu menyelesaikan masalah TKI.   "Para anggota kerajaan bisa didekati untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi buruh migran asal Indonesia," kata Makarim kepada Antara di Jakarta, Ahad. More detail

Ruang Sevila Toledo

Ruang Kelas

Ruang Diskusi

Auditorium

library 3

library 2

library

Most Recents

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Event

AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN 28.10.13 -     Persoalan buruh migran mengemuka dalam acara peluncuran laporan berjudul ‘Akses Keadilan Buruh Migran Indonesia di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia’ yang diselenggarakan di Paramadina Graduate School Jakarta pada Rabu (16/10). Laporan penelitian ini memetakan dan mengevaluasi opsi ganti rugi yang tersedia bagi buruh migran di negara asalnya. Akademisi hukum senior Bassina Farbenblum dan Eleanor Taylor-Nicholson dari Universitas New South Wales dan Sarah Paoletti dari Univ... More detail
FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN: Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: Introducing the associative approach in policy making 22.10.13 - FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN Bersama ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menghadiri seri Forum Kajian Pembangunan, dengan Universitas Paramadina sebagai tuan rumah pada bulan Oktober 2013, dengan program acara sebagai berikut: Jumat, 25 Oktober, 14.00 - 15.30 WIBRuang Toledo, Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina. The Energy Building, lantai 22, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman 52-53, Jakarta.Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: In... More detail
Great Britain Week Launch Great Britain Week Launch 17.09.13 -     British Embassy Jakarta will hold a “GREAT Britain Week” in Senayan City mall from 17-22 Septeember 2013. “GREAT Britain Week” is a series of high profile events showcasing the very best of British products from innovation, technology, education, fashion, sports, tourism and music. The event features the presence of experts in respective sectors from fashion designers, music bands, professors, local celebrities/models to the fastest man in the world! The Great Britain Week cele... More detail
His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia 17.09.13 -   His Royal Highness Prince Andrew, the Duke of York, will visit Indonesia from 18 to 20 September 2013. The visit will focus on deepening UK bilateral relations including in trade and investment, science and innovation as well as education.   During his visit, Prince Andrew will meet Vice President Prof Dr Boediono, Co-ordinating Minister for Economic Affairs Hatta Rajasa and Trade Minister Gita Wirjawan. The visit also involves His Royal Highness attending a number of public events, i... More detail
4000 ASEAN Holding Hands around Monas 4000 ASEAN Holding Hands around Monas 17.09.13 -       The local community commonly spend their Sundays with their familys. The people of Jakarta generally enjoy exercising around the area of the National Monument (Monas). However, there was something different about Monas on Sunday (15 September 2013). Thousands of people visiting Monas held hands together encircling Jakarta's well-renowned symbol. Men and women, young and old, all crossed one hand over the other around the Monas perimeter. These were not only Jakarta citizens, but al... More detail

JEvents Calendar

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

News

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Indonesian (ID)