Paramadina Graduate Schools

Home News CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan

CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan

E-mail Cetak PDF

 

Foto udara tahun 2011 menunjukkan Pulau Pagasa (Harapan), yang merupakan salah satu pulau di gugusan pulau Spratly yang menjadi perselisihan sejumlah negara di sekitar Laut China Selatan, di lepas pantai barat Filipina. (REUTERS/Rolex Dela Pena)

 

Oleh : Mohammad Anthoni

 

" Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC."


Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."

Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta kedua negara itu tidak menggunakan pendekatan militer melainkan pendekatan diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan.

SBY telah menunjukkan wujud salah satu kekuatan ASEAN untuk menciptakan kawasan damai.

"Saya ingin ASEAN memiliki pendekatan yang baik untuk negara-negara lain, ke dunia, kami memiliki pola pikir yang sesuai dengan perkembangan zaman," katanya.

ASEAN yang terbentuk tahun 1967 beranggotakan 10 negara, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam dengan total penduduk lebih 500 juta jiwa.

ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akan menyelenggarakan KTT ke-25 pada pertengahan November 2014.

Lebih dari satu dekade, Laut Tiongkok Selatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi ASEAN dan Tiongkok sebagai negara tetangga, bahkan negara-negara di luar wilayah itu yang berkepentingan.

Mereka beradu argumentasi dan merujuk kepada hukum-hukum di dalam negerinya masing-masing atau kepada hukum internasional untuk memperkuat klaimnya.

Secara spesifik Mark J. Valencia dalam tulisannya "The South China Sea: Back to the Future?" berpendapat bahwa perairan itu menjadi kawasan sengketa berbahaya dalam perebutan pengaruh atau hegemoni di Asia antara Amerika Serikat dan Tiongkok. (Global Asia, 2010).

Negara-negara di Asia Tenggara berada di tengah-tengah pusaran pengaruh dua negara kekuatan besar itu tambah India dan Jepang.

Perselisihan teritorial maritim di Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi untuk berkembang menjadi konflik terbuka antarnegara yang mengklaim sebagian atau seluruhnya dari kawasan itu bagian dari kedaulatannya.

Tumpang-tindih klaim antara Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam dan juga Tiongkok serta Taiwan menimbulkan ketegangan.

Puncak ketegangan ialah bentrok armada perang Tiongkok dan Vietnam baru-baru ini.

Penyebab bentrokan adalah perusahaan pengeboran minyak Tiongkok yang terus beraktivitas di Pulau Paracel.

Vietnam mengaku memiliki bukti historis dan kedaulatan yang sah di Kepulauan Spratly tetapi Tiongkok telah melanggarnya dengan sengaja.

Tiongkok pernah menyarankan armada laut Vietnam meninggalkan kawasan pulau tersebut karena sudah jelas Pulau Paracel milik mereka.

Tiongkok sampai mengirim 80 kapal laut dan perang, untuk mengamankan proses pengeboran.

Pengerahan armada laut itu disebut Amerika Serikat (AS) sebagai upaya provokasi. Aksi tersebut jelas mengancam kestabilan di Laut Tiongkok Selatan.

Negara-negara di kawasan meningkatkan belanja untuk peralatan militer.

Vietnam dan Filipina pernah menuding Tiongkok sebagai negara besar di kawasan itu ditinjau dari kapabilitas militer dan ekonominya menjadi bertambah agresif dalam menyatakan klaimnya atas kawasan itu.

"Negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat menggunakan pendekatan hukum internasional dan tidak menggunakan pendekatan perang alias dibawa ke ranah multilateral atas negara-negara yang klaimnya saling tumpang-tindih," kata Dr Connie Rahakundini Bakrie, dosen Universitas Indonesia, mengomentari isu Laut Tiongkok Selatan yang dibahas KTT ASEAN itu baru-baru ini.

Tiongkok berusaha menjamin negara-negara anggota ASEAN bahwa pihaknya merupakan tetangga yang bersahabat, bertekad meningkatkan kerja sama dengan ASEAN dan menciptakan kawasan itu damai.

Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan sebenarnya tak perlu terjadi jika para pihak berkelakuan sesuai dengan butir-butir dalam "Declaration on the Code of Parties/DoC" tahun 2002 yang dibuat dan disepakati bersama untuk mengelola konflik.

DoC merupakan prestasi yang dicapai para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di Laut Tiongkok Selatan menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan.

CoC Diperlukan di Kawasan

Karena DoC bersifat tidak mengikat untuk menjamin usaha menahan diri dan implementasi komitmen para pihak, maka negara-negara di kawasan perlu memiliki "Code of Conduct/CoC)" atau Tata Aturan yang mengikat secara hukum.

Belajar dari proses mencapai DoC, tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa proses perampungan CoC tidak akan berjalan mulus jika sesama anggota ASEAN pun masih ada yang saling tidak percaya.

Filipina misalnya membawa kasus ini ke International Court of Justice, Kamboja yang merasa dijelek-jelekkan karena Joint Communique gagal diambil pada masa kepemimpinannya tahun 2012 dan Vietnam yang merasa ASEAN kurang gigih terhadap Tiongkok.

Akan sangat mungkin terjadi negosiasi yang alot di dalam proses penyusunan CoC.

Juga ada sejumlah alasan untuk percaya bahwa suatu dokumen CoC mungkin tidak akan cukup untuk menjaga dan menjamin perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, atau bahkan guna menyelesaikan konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Penting untuk diingatkan bahwa merampungkan sebuah CoC yang mengikat secara regional terkait Laut Tiongkok Selatan telah menjadi aspirasi ASEAN sejak awal 1990-an.

Di bulan September 2013, ASEAN dan Tiongkok memulai proses konsultasi tentang CoC dengan mengadakan pertemuan Pejabat Senior yang pertama untuk membahas CoC di Suzhou, Tiongkok.

Meskipun ASEAN tetap berupaya untuk mencapai suatu kesimpulan awal tentang proses CoC, Tiongkok sama sekali tidak terlihat tergesa-gesa di dalam proses penyusunan CoC.

Banyak yang percaya bahwa peran proaktif Tiongkok untuk menyusun CoC akan menguntungkan Tiongkok karena hal tersebut menunjukkan bahwa ASEAN dan Tiongkok dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah mereka.

Ini akan menjadi jaminan yang paling kuat untuk mencegah campur tangan pihak asing di dalam konflik Laut Tingkat Selatan, seperti yang diharapkan Tiongkok.

Di dalam proses penyusunan CoC, ASEAN dan Tiongkok harus selalu mengingat titik-titik lemah DoC dan menjamin bahwa CoC yang akan disusun itu tidak akan menjumpai masalah yang sama.

"Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC. Artinya kekompakan itu tidak boleh hanya sesaat, kata Dinna Wisnu PhD," direktur Paramadina Graduate School, Universitas Paramadina,

Tampaknya jalan menuju terbentuknya CoC bersifat evolutif dan berliku.

Di satu sisi ASEAN, harus menunjukkan sebagai "a net contributor" bagi stabilitas dan perdamaian regional, dan di sisi lain Tiongkok harus menujukkan komitmen bagi penyelesaian sengketa dengan damai.

Semakin lama perselisihan Laut Tiongkok Selatan tak terselesaikan maka semakin besar bahaya bagi masa depan ASEAN, Tiongkok, dan kawasan.

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 15 Juni 2017 17:51 )  

Ruang Sevila Toledo

Ruang Kelas

Ruang Diskusi

Auditorium

library 3

library 2

library

Most Recents

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Event

AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN AKSES KEADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA JADI SOROTAN 28.10.13 -     Persoalan buruh migran mengemuka dalam acara peluncuran laporan berjudul ‘Akses Keadilan Buruh Migran Indonesia di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia’ yang diselenggarakan di Paramadina Graduate School Jakarta pada Rabu (16/10). Laporan penelitian ini memetakan dan mengevaluasi opsi ganti rugi yang tersedia bagi buruh migran di negara asalnya. Akademisi hukum senior Bassina Farbenblum dan Eleanor Taylor-Nicholson dari Universitas New South Wales dan Sarah Paoletti dari Univ... More detail
FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN: Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: Introducing the associative approach in policy making 22.10.13 - FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN Bersama ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menghadiri seri Forum Kajian Pembangunan, dengan Universitas Paramadina sebagai tuan rumah pada bulan Oktober 2013, dengan program acara sebagai berikut: Jumat, 25 Oktober, 14.00 - 15.30 WIBRuang Toledo, Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina. The Energy Building, lantai 22, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman 52-53, Jakarta.Multi-dimensional poverty of children in Indonesia: In... More detail
Great Britain Week Launch Great Britain Week Launch 17.09.13 -     British Embassy Jakarta will hold a “GREAT Britain Week” in Senayan City mall from 17-22 Septeember 2013. “GREAT Britain Week” is a series of high profile events showcasing the very best of British products from innovation, technology, education, fashion, sports, tourism and music. The event features the presence of experts in respective sectors from fashion designers, music bands, professors, local celebrities/models to the fastest man in the world! The Great Britain Week cele... More detail
His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia His Royal Highness Prince Andrew To Visit Indonesia 17.09.13 -   His Royal Highness Prince Andrew, the Duke of York, will visit Indonesia from 18 to 20 September 2013. The visit will focus on deepening UK bilateral relations including in trade and investment, science and innovation as well as education.   During his visit, Prince Andrew will meet Vice President Prof Dr Boediono, Co-ordinating Minister for Economic Affairs Hatta Rajasa and Trade Minister Gita Wirjawan. The visit also involves His Royal Highness attending a number of public events, i... More detail
4000 ASEAN Holding Hands around Monas 4000 ASEAN Holding Hands around Monas 17.09.13 -       The local community commonly spend their Sundays with their familys. The people of Jakarta generally enjoy exercising around the area of the National Monument (Monas). However, there was something different about Monas on Sunday (15 September 2013). Thousands of people visiting Monas held hands together encircling Jakarta's well-renowned symbol. Men and women, young and old, all crossed one hand over the other around the Monas perimeter. These were not only Jakarta citizens, but al... More detail

JEvents Calendar

November 2001
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

News

Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang 04.12.14 -   JAKARTA - Komunitas ASEAN resmi akan dimulai pada 31 Desember 2015. Semua negara ASEAN tentunya terus menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Berbagai perbedaan pendapat mulai muncul antar negara ASEAN.Hariqo Wibawa Satria dari Komunitas Peduli ASEAN mengatakan, berbagai gesekan sangat mungkin terjadi di laut, udara dan perbatasan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan aturan yang jelas dan adil."Interaksi yang produktif dan kuat antar sesama warga negara di ASEAN bi... More detail
CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan CoC ASEAN - Tiongkok soal laut Tiongkok Selatan 04.11.14 -     Oleh : Mohammad Anthoni   " Kalaupun CoC berhasil tersusun, do dan dont dari CoC hanya akan efektif jika para pihak bisa saling menegakkan CoC." Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Mei lalu, tegas berujar soal persoalan Laut Tiongkok Selatan "kami tidak dapat ditarik oleh Amerika Serikat atau oleh Tiongkok."Pada KTT terakhir sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo per 20 Oktober lalu itu, SBY juga meminta ke... More detail
ROARING LION AFRICA NEXT GLOBAL MARKET FRONTIER 24.10.14 - By Mohammad Anthoni Jakarta, Oct 23 (Antara) - Africa's image of being ravaged by famine, civil war, malnutrition, and disease has changed to one of deliberate progress as it has become the next global market frontier, attendees of an Africa Rising seminar noted. The recent half-day seminar was organized by the embassies of various African countries and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. All five ambassadors from the African countries of Zimbabwe, South Africa, Nigeria... More detail
Palestina, Timur Tengah, dan Tanggung Jawab Indonesia: Menyongsong Kemerdekaan Palestina 22.09.14 - Oleh: Muhammad Najib Sejak runtuhnya Kesultanan Turki Usmani 1923 yang mengontrol seluruh Timur Tengah,  pengendalian Palestina beralih sepenuhnya ke tangan Inggris. Gerakan Zionis yang lama berjuang menemukan pintu masuk sejalan dengan desain Barat pasca Perang Dunia Pertama yang ingin memecah-belah Timur Tengah dan menancapkan duri di dalamnya secara permanen.Atas restu Inggris ditandai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Bantuan Barat,  orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ter... More detail
Indonesia Is at a Crossroads - Its Future as a Pluralistic Democracy Hangs in the Balance 01.07.14 - A nation "at the crossroads" is a well-worn and overused phrase, but it is one that befits Indonesia today. On 9 July, the world's largest Muslim-majority nation, third largest democracy, fourth most populous nation and south-east Asia's largest economy will elect a new President. The two candidates, Prabowo Subianto and Joko Widodo (known as "Jokowi") represent a very clear and contrasting choice: between the past and the future, a return to authoritarianism or a deepening of democracy, and be... More detail

Indonesian (ID)